Rusia Memasukkan 2.600 Dompet Crypto ke Dalam Daftar Hitam Sambil Menggunakan Crypto untuk Menghindari Sanksi

2 jam yang lalu
2 menit baca
3 tampilan

Pengawasan Aset Digital oleh Bank Sentral Rusia

Bank Sentral Rusia (Bank of Russia) sedang mengembangkan perangkat pengawasan untuk aset digital, di saat yang sama negara ini mengandalkan cryptocurrency untuk menghindari sanksi keuangan dari Barat. Kontradiksi ini mencerminkan pandangan pemerintah Rusia terhadap cryptocurrency.

Data dan Penegakan Hukum

Dalam laporan penegakan hukum paruh pertama 2026 yang diterbitkan minggu ini, Bank of Russia mengungkapkan bahwa 2.600 dompet crypto telah ditandai karena aktivitas ilegal yang dicurigai. Namun, konteks di balik angka tersebut menceritakan kisah yang berbeda. Dompet-domet tersebut ditambahkan ke dalam sistem informasi yang digunakan oleh bank-bank Rusia dan lembaga penegak hukum untuk kepatuhan digital, penilaian risiko klien, dan penyelidikan keuangan.

Sistem ini tidak membekukan dompet di blockchain, melainkan menandai rekening bank terkait, pemroses pembayaran, dan jalur fiat dalam sistem keuangan Rusia.

Ketika sebuah dompet muncul dalam daftar, bank Rusia yang memproses transaksi terkait alamat tersebut akan menerima peringatan. Bank kemudian dapat menerapkan langkah-langkah pembatasan, yang selama paruh pertama 2026 menghasilkan tindakan terhadap lebih dari 500 detail pembayaran yang digunakan untuk aktivitas keuangan ilegal.

Tren dan Statistik

Regulator juga mengirimkan data yang ditandai kepada penegak hukum dan Layanan Antimonopoli Federal, yang mengarah pada lebih dari 330 kasus administratif selama periode tersebut. Otoritas juga membatasi akses ke lebih dari 11.800 sumber daya online yang dimiliki oleh peserta pasar ilegal yang dicurigai dan skema piramida.

Infrastruktur ini cukup besar dan bukan sekadar simbolis. Bank of Russia telah membangun sistem pengawasan crypto yang berfungsi, yang menghubungkan alamat dompet ke rekening bank, halaman media sosial, saluran Telegram, dan pendaftaran situs web. 2.600 dompet adalah tambahan terbaru untuk basis data yang telah tumbuh secara stabil sejak 2024.

Baru-baru ini, Bank Sentral Rusia membatasi perdagangan crypto publik hanya untuk Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan Tether (USDT). Aturan ini mulai berlaku pada 1 September di bawah undang-undang crypto yang baru ditandatangani.

Perkembangan Skema Piramida

Angka-angka ini mengungkapkan pola yang jelas. Pada 2024, Bank of Russia mengidentifikasi lebih dari 3.490 entitas dengan karakteristik skema piramida. Pada 2025, lebih dari 4.600 dompet crypto ditandai karena menerima pembayaran dari penyelenggara piramida. Namun, pada paruh pertama 2026, jumlah dompet tersebut turun menjadi 2.600 dan jumlah entitas menjadi 2.891, mencerminkan penurunan sebesar 31%.

Penurunan ini bisa mencerminkan keberhasilan penegakan hukum atau pergeseran dalam metode. Data dari Bank of Russia menunjukkan bahwa skema piramida tidak menghilang, melainkan telah beradaptasi ke dalam infrastruktur berbasis crypto. Lebih dari 74% skema piramida yang diidentifikasi menggunakan cryptocurrency untuk menarik dana pada paruh pertama 2026, meskipun turun dari 84% pada 2025.

Regulasi dan Kebijakan

Pada akhir 2024, Rusia melegalkan cryptocurrency untuk pembayaran lintas batas, memungkinkan perusahaan Rusia untuk menyelesaikan perdagangan internasional menggunakan aset digital dan menghindari sistem pesan SWIFT serta infrastruktur perbankan Barat yang menerapkan sanksi. Melalui 2025 dan 2026, kerangka kerja ini diperluas, dengan pejabat Rusia secara publik menggambarkan cryptocurrency sebagai alat untuk mempertahankan aliran perdagangan dengan China, India, Turki, dan UEA.

Namun, di sisi lain, Bank of Russia sedang membangun perangkat pengawasan domestik yang semakin canggih untuk teknologi yang sama. Daftar hitam 2.600 dompet adalah bagian dari sistem yang memantau, melacak, dan membatasi aktivitas crypto di dalam batas Rusia.

Kesimpulan

Rusia ingin eksportirnya menggunakan cryptocurrency untuk menjual minyak dan gas kepada pembeli yang dikenakan sanksi, tetapi tidak ingin warganya menggunakan cryptocurrency untuk menjalankan skema piramida, menghindari pajak, atau memindahkan modal ke luar negeri tanpa pengawasan negara. Pendekatan ini mencerminkan tren global yang lebih luas menuju pengawasan crypto domestik, tetapi kerangka kerja masing-masing negara dibentuk oleh tujuan kebijakan spesifiknya.

Ini adalah analisis edukatif, bukan nasihat investasi.