Dana Moneter Internasional Keluarkan Pernyataan Terkait Bitcoin Mining di Pakistan
Dana Moneter Internasional (IMF) telah menyatakan keprihatinan atas keputusan Pakistan untuk mengalokasikan 2.000 megawatt listrik bagi kegiatan Bitcoin mining dan pusat data kecerdasan buatan (AI), di tengah negosiasi yang masih berlangsung mengenai program keuangan yang diperluas di negara tersebut. Inisiatif yang diumumkan minggu lalu ini bertujuan untuk menarik penambang independen, perusahaan blockchain, dan firma AI ke Pakistan.
Namun, IMF telah mengangkat isu ini dengan mempertanyakan langkah tersebut dan mendesak kejelasan dari Kementerian Keuangan mengenai legalitas crypto mining dan alokasi listrik, terutama ketika negara tersebut masih berjuang menghadapi kekurangan energi dan masalah fiskal yang kronis. Menurut laporan dari media lokal Samaa, IMF tidak terlibat dalam konsultasi sebelum pengumuman ini dan mempertanyakan posisi hukum cryptocurrency di Pakistan. Dana ini juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai dampak potensial terhadap tarif listrik dan distribusi sumber daya.
“Ada kekhawatiran bahwa ini dapat mengakibatkan pembicaraan yang lebih sulit antara IMF dan Pakistan mengenai inisiatif ini,” ungkap seorang pejabat yang terlibat dalam negosiasi. “Tim ekonomi sudah menghadapi berbagai pertanyaan yang sulit, dan langkah ini hanya menambah kompleksitas pembicaraan.”
Sesi Khusus dan Rencana Alokasi Listrik
IMF telah merencanakan sesi khusus untuk membahas rencana Bitcoin mining ini. Delegasi IMF yang saat ini tengah berbincang virtual dengan pejabat Pakistan diperkirakan akan mengatur sesi terpisah terkait rencana pemerintah mengenai alokasi listrik untuk operasi Bitcoin mining dan AI. Alokasi listrik ini merupakan bagian dari strategi nasional yang lebih luas guna mengintegrasikan aset digital ke dalam ekonomi Pakistan.
Salah satu komponen kunci dari rencana tersebut adalah pendirian Otoritas Aset Digital Pakistan (PDAA), yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan pada 21 Mei. PDAA akan mengatur bursa, dompet, stablecoin, dan platform DeFi sambil mengawasi tokenisasi aset nasional sesuai dengan kerangka kerja internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF).
Perkembangan Terbaru dan Pendekatan Baru Terhadap Crypto
Perkembangan ini terjadi setelah debut Pakistan yang menonjol di cadangan Bitcoin strategis pertamanya di konferensi Bitcoin Vegas 2025 pekan lalu, yang menandai peralihan Islamabad ke arah keuangan digital. Selama konferensi tersebut, Bilal bin Saqib, penasihat crypto untuk Perdana Menteri Shehbaz Sharif, mengumumkan peluncuran dompet Bitcoin nasional dan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor aset digital.
Pakistan menunjukkan pendekatan baru terhadap sektor crypto dengan proposal “Dewan Crypto Nasional” yang diajukan pada Februari 2025. Badan ini ditugaskan untuk menyusun kerangka regulasi yang komprehensif bagi aset digital dan menarik investasi asing ke ekosistem crypto yang berkembang di negara ini. Di antara proposal awal Dewan adalah rencana untuk memanfaatkan surplus energi untuk Bitcoin mining dan kegiatan pusat data, serta membangun cadangan Bitcoin nasional. Co-founder Binance, Changpeng Zhao, juga diangkat sebagai penasihat Dewan pada bulan April, di mana diharapkan dia dapat memberikan panduan terkait regulasi crypto, infrastruktur blockchain, dan adopsi aset digital.
