Pengesahan Ordinansi Stablecoin di Hong Kong
Pada tahun 2025, Hong Kong mengumumkan pengesahan Ordinansi Stablecoin sebagai langkah penting dalam regulasi cryptocurrency. RUU ini disahkan pada 21 Mei 2025 dan mulai berlaku secara resmi pada 1 Agustus 2025. Keputusan ini memicu antusiasme di kalangan para pelaku industri cryptocurrency, termasuk di dalamnya persetujuan dari Crypto Salad yang menerima banyak pertanyaan mengenai dampak regulasi ini.
Para pelaku industri mempertanyakan potensi manfaat praktis dari Ordinansi ini, serta bagaimana mereka harus berpartisipasi dalam pengembangan stablecoin, baik sebagai pihak pengembang maupun sebagai lembaga yang berlisensi. Crypto Salad sebelumnya juga telah memberikan analisis mendalam mengenai konsep dasar stablecoin, termasuk definisi, karakteristik, dan fungsinya. Dalam artikel ini, fokus akan diberikan pada Ordinansi Hong Kong yang baru dan menjelaskan rincian terkait pengaturannya.
Pertanyaan Utama Mengenai Ordinansi Stablecoin
Pertanyaan yang akan dibahas dalam artikel ini meliputi:
- Jenis stablecoin apa yang diatur di Hong Kong?
Dengan jelas, Ordinansi mendefinisikan stablecoin sebagai bentuk nilai digital yang dilindungi oleh teknologi enkripsi. Namun, tidak semua stablecoin diatur; regulasi ini hanya berlaku untuk stablecoin tertentu yang beroperasi di Hong Kong. - Aktivitas stablecoin apa yang dibatasi?
Setelah penegakan Ordinansi, siapa pun yang terlibat dalam aktivitas stablecoin yang diatur harus memiliki lisensi. Aktivitas ini mencakup penerbitan, distribusi, dan promosi stablecoin. Bahkan penerbitan di luar negeri yang mengikat nilai pada dolar Hong Kong juga diatur. - Bagaimana cara mengajukan lisensi stablecoin?
Sistem pelisensian yang ditetapkan oleh Ordinansi memiliki persyaratan yang ketat, termasuk sumber daya keuangan yang memadai, alokasi aset cadangan yang tepat, dan penerapan mekanisme penukaran. - Kewajiban kepatuhan pemegang lisensi
Setelah memperoleh lisensi, pemegang lisensi mempunyai kewajiban untuk membayar biaya tahunan, menjaga standar finansial, dan melaporkan perubahan informasi. - Regulasi untuk pembatalan dan pencabutan lisensi
Ordinansi memberikan kewenangan kepada Otoritas Moneter untuk mencabut lisensi jika pemegang lisensi tidak memenuhi persyaratan. - Perlindungan untuk pengguna stablecoin
Ordinansi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi pengguna akhir stablecoin. Pemegang lisensi harus memiliki aset cadangan yang cukup dan memberikan sistem penukaran yang memadai. - Seberapa luas wewenang pengawasan HKMA?
Otoritas Moneter memiliki kekuasaan administratif utama dalam hal lisensi dan pengawasan, serta dapat melakukan penyidikan dan intervensi.
Kesimpulan
Kesimpulannya, Ordinansi ini bukan hanya sekadar regulasi untuk penerbit tetapi juga berfungsi untuk memastikan perlindungan efektif bagi pengguna akhir. Dengan langkah ini, Hong Kong semakin menegaskan posisinya di arena global dalam regulasi stablecoin. Meski tantangan tetap ada, seperti kekhawatiran mengenai stabilitas dan potensi masalah keuangan, langkah Hong Kong dapat dijadikan contoh bagi negara lain dalam mengembangkan kebijakan keuangan digital.
Artikel ini hanya merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan nasihat hukum.
