Bitcoin Treasury: Potensi Nasionalisasi di Tengah Dominasi Finansial AS

6 jam yang lalu
2 menit baca
1 tampilan

Kesadaran Publik tentang Penyimpanan Bitcoin

Industri cryptocurrency perlu meningkatkan kesadaran publik mengenai perbedaan antara penyimpanan mandiri dan penyimpanan Bitcoin melalui pihak ketiga. Perusahaan yang menyimpan Bitcoin sebagai treasury berpotensi menjadi sasaran nasionalisasi di masa depan, terutama saat pemerintah AS berupaya mempertahankan dominasi globalnya dengan menyita Bitcoin di tengah penurunan nilai dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia.

Perusahaan Bitcoin Treasury

Perusahaan-perusahaan Bitcoin treasury menyimpan Bitcoin sebagai aset cadangan. MicroStrategy, yang dipimpin oleh Michael Saylor, adalah perusahaan pertama yang menerapkan strategi ini. Data menunjukkan bahwa perusahaan publik diperkirakan memiliki satu juta Bitcoin pada pertengahan 2025. Namun, diskusi mengenai perusahaan Bitcoin treasury sering kali mengabaikan aspek kedaulatan finansial. Banyak perusahaan menggunakan Bitcoin sebagai sarana untuk memanfaatkan nilai BTC dan meningkatkan harga saham mereka.

Misalnya, analisis dari Charles Schwab menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini menawarkan cara baru bagi investor untuk mendapatkan eksposur terhadap cryptocurrency sambil mendiversifikasi neraca mereka, tetapi tidak menyentuh isu kedaulatan finansial.

“Strategi ini menunjukkan komitmen terhadap cryptocurrency sejak tahun 2020 dan membantu menciptakan kerangka kerja bagi perusahaan yang menyimpan Bitcoin treasury, yang dapat memberikan alternatif bagi investor untuk mendapatkan eksposur terhadap cryptocurrency.” – Charles Schwab

Sayangnya, alih-alih memberdayakan individu untuk menyimpan Bitcoin dengan percaya diri dalam dompet dingin, kita justru memberikan mereka opsi yang lebih mudah di mana mereka tidak memegang kunci pribadi mereka sendiri.

Peran Perusahaan Bitcoin Treasury

Sebaliknya, Bitcoin sering kali dipandang oleh para pengadopsi awal sebagai alat untuk memisahkan uang dari kontrol negara. Apakah perusahaan treasury dapat berfungsi sebagai alat kebebasan masih menjadi pertanyaan. Para pengadopsi awal Bitcoin, seperti Adam Back, memuji perusahaan Bitcoin treasury sebagai penguat peran Bitcoin sebagai penyimpan nilai global yang independen dari negara. Namun, teori ini tampaknya sulit terwujud.

Perusahaan Bitcoin treasury justru dapat dianggap sebagai perpanjangan tangan negara dalam beberapa hal. Mereka telah go public dan akuntan serta pengacara mereka sering kali harus melapor kepada regulator, memiliki kekuasaan yang signifikan dalam struktur perusahaan.

Risiko Nasionalisasi

Kenyataannya adalah perusahaan Bitcoin treasury tidak dapat beroperasi secara independen dari negara. Mereka menjadi target utama pengawasan pemerintah, menjadikan mereka kandidat potensial untuk nasionalisasi. Negara dapat dengan mudah menganggap kepemilikan Bitcoin oleh perusahaan sebagai ancaman terhadap mata uang fiat. Menurut Dana Moneter Internasional, 90% bank sentral sedang mengembangkan Central Bank Digital Currencies (CBDC) untuk mengurangi kebutuhan akan Bitcoin sebagai aset cadangan, menunjukkan bahwa pemerintah sudah melihat Bitcoin sebagai ancaman.

Jika Bitcoin menggantikan mata uang fiat, perusahaan Bitcoin treasury dapat dinasionalisasi, di mana negara menyita aset perusahaan. Tindakan semacam ini bukanlah hal baru; Perintah Eksekutif AS 6102 tahun 1933 mengharuskan warga negara menyerahkan emas mereka kepada pemerintah. Selain itu, pemerintah AS telah menasionalisasi perusahaan di masa lalu.

Selama Perang Dunia I dan II, pemerintah menasionalisasi jalur kereta api, saluran telegraf, dan industri lainnya untuk mendukung upaya perang. Administrasi Kereta Api AS menasionalisasi jalur kereta api antara tahun 1917 dan 1920. Selama Perang Dunia II, tambang batu bara, pabrik baja, dan bahkan pengecer Montgomery Ward disita untuk memastikan produksi berlanjut dan mencegah gangguan.

Montgomery Ward mungkin saja menjadi perusahaan Bitcoin treasury jika berada di bawah kepemimpinan yang sama saat dinasionalisasi. Sewell Avery, ketua Montgomery Ward, terkenal menolak untuk mematuhi tuntutan serikat pekerja dan Dewan Tenaga Kerja Perang, bahkan berteriak, “Ke neraka dengan pemerintah,” saat dihadapkan oleh Jaksa Agung Francis Biddle pada April 1944. Avery terdengar seperti seorang Bitcoiner.

Sejarah Nasionalisasi di AS

Pemerintah juga telah mengambil alih banyak lembaga keuangan. Pada tahun 1984, pemerintah mengambil 80 persen saham di Continental Illinois Bank, yang dianggap ‘terlalu besar untuk gagal.’ Selama Krisis Tabungan dan Pinjaman 1989, pemerintah mendirikan Resolution Trust Corporation untuk mengelola lebih dari 1.000 lembaga tabungan dan pinjaman yang gagal, menghabiskan lebih dari $125 miliar dalam enam tahun.

Dalam krisis keuangan 2008-2009, raksasa hipotek Fannie Mae dan Freddie Mac ditempatkan di bawah pengawasan federal. Pemerintah AS juga memperoleh 60% saham di General Motors dalam kesepakatan kebangkrutan, sementara Kanada mengambil 12,5% lagi. Administrasi Trump secara de facto menasionalisasi industri baja AS dengan mempertahankan kontrol signifikan atas aktivitas bisnis.

Dukungan Publik untuk Nasionalisasi

Sebagian besar publik AS mendukung nasionalisasi. Aktivis dan pakar kebijakan telah menyerukan nasionalisasi perusahaan bahan bakar fosil untuk memerangi perubahan iklim. Nasionalisasi layanan kesehatan juga didukung oleh politisi arus utama seperti Bernie Sanders, di mana 63% orang Amerika menyerukan sistem yang dinasionalisasi pada tahun 2020.

Oleh karena itu, perusahaan Bitcoin treasury berpotensi menjadi sasaran nasionalisasi negara, dan inilah alasan mengapa perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki keunggulan dibandingkan penyimpanan mandiri Bitcoin.