Menteri Keuangan AS Scott Bessent Mendesak Pengesahan Cepat CLARITY Act

2 jam yang lalu
Waktu baca 1 menit
4 tampilan

Menteri Keuangan AS Mendesak Pengesahan CLARITY Act

Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, mendesak Kongres untuk segera mengesahkan CLARITY Act tanpa penundaan lebih lanjut, mengingat waktu di lantai Senat yang terbatas. Dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan di The Wall Street Journal, Bessent menekankan pentingnya undang-undang ini, terutama di tengah meningkatnya penggunaan cryptocurrency di seluruh Amerika Serikat.

Ia mencatat bahwa pasar cryptocurrency telah mencapai nilai $3 triliun, dan hampir satu dari enam orang Amerika kini memiliki aset digital. “Untuk mempertahankan pertumbuhan ini dan menghadapi tantangan yang ada, Kongres harus segera mengesahkan CLARITY Act. Waktu di lantai Senat terbatas, dan sekarang adalah saatnya untuk bertindak,” tulisnya.

Kemajuan CLARITY Act Terhambat di Senat

Sejak disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Juli tahun lalu, kemajuan mengenai CLARITY Act telah terhambat di Senat. Hal ini disebabkan oleh perdebatan antara pelaku industri dan bankir mengenai perlakuan terhadap hasil stablecoin. Para pendukung hasil stablecoin berargumen bahwa tanpa insentif semacam itu, partisipasi pengguna akan menurun dan inovasi akan melambat.

Di sisi lain, bankir khawatir bahwa praktik ini dapat menarik simpanan dari institusi tradisional dan mempengaruhi kapasitas pinjaman.

Dampak Ekonomi dari Larangan Hasil Stablecoin

Ekonom Gedung Putih telah menanggapi kekhawatiran ini dalam sebuah laporan terbaru, di mana mereka menilai dampak terhadap pinjaman tradisional. Para ekonom menemukan bahwa melarang hasil pada stablecoin dapat mengakibatkan kerugian kesejahteraan tahunan sebesar $800 juta bagi pengguna. Sementara itu, bank diperkirakan hanya akan melihat total pinjaman bank AS meningkat sebesar $2,1 miliar, atau hanya 0,02% dari pasar yang mencapai $12 triliun.

Dukungan dari Presiden AS

Presiden AS, Donald Trump, juga memberikan dukungan terhadap undang-undang ini, memperingatkan bahwa penundaan dapat berisiko mendorong inovasi ke negara lain seperti China. Ia menuduh bank mencoba menahan CLARITY Act “sebagai sandera” dan merusak apa yang ia sebut sebagai “Agenda Crypto yang kuat.”