Bolivia Larang Perusahaan Minyak Negara Menggunakan Cryptocurrency untuk Transaksi Energi

3 minggu yang lalu
Waktu baca 1 menit
5 tampilan

Luis Arce Melarang Penggunaan Cryptocurrency untuk Pembelian Energi di Bolivia

Luis Arce, Presiden Bolivia, baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif yang melarang penggunaan crypto assets untuk pembelian energi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi spekulasi terkait cryptocurrency dan stablecoin di platform bursa seperti Binance. Meskipun Bolivia sebelumnya menunjukkan sejumlah tanda positif dalam mengintegrasikan cryptocurrency ke dalam sistem pembayaran dan keuangannya, pemerintah kini menegaskan larangan penggunaan crypto dalam transaksi yang berkaitan dengan energi.

Tindakan Ekonomi untuk Membatasi Spekulasi

Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan ekonomi yang dirancang untuk membatasi spekulasi di bursa cryptocurrency. Perintah Eksekutif 5399 yang diberlakukan pada 23 Mei 2023 secara khusus melarang YPFB, perusahaan minyak milik negara, dari membeli cryptocurrency untuk menyelesaikan pembayaran. Larangan ini dikeluarkan setelah terjadi lonjakan harga stablecoin di pasar paralel, ketika para pedagang mencoba mendahului perusahaan dalam perdagangan dolar yang menguntungkan.

Presiden Luis Arce menyatakan, “YPFB tidak melakukan transaksi dengan crypto assets. Namun, ada spekulasi yang cukup besar mengenai hal ini, yang mempengaruhi ekspektasi mengenai nilai tukar. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan distorsi tersebut.”

Pernyataan dari Presiden YPFB

Presiden YPFB, Armin Dorgathen, menegaskan bahwa perusahaan tidak menggunakan cryptocurrency untuk transaksi ini karena dua alasan: pertama, karena tidak ada penerimaan dari pihak lawan di industri minyak untuk aset-aset ini, dan kedua, kurangnya regulasi yang jelas untuk menyelesaikan pertukaran tersebut. “YPFB, saat ini, tidak menggunakan aset crypto, dan ini bukan sesuatu yang kami rencanakan dalam jangka pendek. Kebanyakan perusahaan masih tidak menerima cryptocurrency sebagai bentuk pembayaran, sehingga sangat kecil kemungkinan kami dapat menggunakannya untuk pembayaran bahan bakar,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyatakan bahwa volume yang dinyatakan di bursa nasional terlalu rendah dan tidak likuid untuk mendanai pembelian bahan bakar yang dibutuhkan.

Perubahan Kebijakan Setelah Rencana Awal

Pada bulan Maret, Reuters melaporkan bahwa YPFB siap untuk menggunakan cryptocurrency dalam pembayaran energi karena kelangkaan mata uang asing, sebuah perkembangan yang dikonfirmasi oleh sumber pemerintah setempat. Namun, dengan kebijakan baru ini, kemungkinan penggunaan cryptocurrency dalam transaksi energi setidaknya untuk jangka pendek menjadi sangat terbatas.