Senator Warren Menuduh OCC Melanggar Hukum dalam Pemberian Izin Bank Kripto

2 jam yang lalu
2 menit baca
4 tampilan

Senator Elizabeth Warren Pertanyakan Legalitas Izin Bank Kepercayaan Kripto

Senator Elizabeth Warren mempertanyakan legalitas izin yang diberikan oleh Office of the Comptroller of the Currency (OCC) kepada bank kepercayaan kripto berdasarkan National Bank Act. Dalam surat yang dikirim minggu ini kepada Comptroller of the Currency Jonathan Gould, Senator Warren dari Massachusetts menuduh OCC berpotensi melanggar hukum dengan memberikan izin kepada perusahaan kripto yang ia sebut “tidak memenuhi syarat” dan beroperasi di luar batasan yang diizinkan oleh hukum federal.

Pelanggaran Terhadap National Bank Act

Warren berargumen bahwa gelombang izin bank kepercayaan nasional yang baru-baru ini dikeluarkan oleh OCC “merupakan pelanggaran jelas terhadap National Bank Act“. Ia menekankan bahwa penerima izin tersebut “tampaknya jauh melebihi ruang lingkup sempit kegiatan yang diizinkan oleh hukum”. Menurut laporan Bloomberg, Warren menyatakan bahwa OCC telah menyetujui setidaknya sembilan izin untuk perusahaan aset digital yang “tampaknya tidak memenuhi syarat”. Ia mendesak Gould untuk menjelaskan apakah kantornya telah menerapkan standar hukum dengan benar saat mengevaluasi kelayakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk beroperasi sebagai bank kepercayaan nasional.

“Isu ini lebih merupakan pertanyaan tentang legalitas daripada kebijakan diskresi,” tulis Warren. “Kepercayaan kripto ini tampaknya jauh melebihi ruang lingkup sempit kegiatan yang diizinkan oleh hukum.”

Persetujuan Bersyarat dan Perdebatan Hukum Perbankan

Intervensi Warren ini terjadi hanya beberapa bulan setelah OCC mengeluarkan persetujuan bersyarat untuk lima perusahaan aset digital agar dapat beroperasi sebagai bank kepercayaan nasional yang tidak diasuransikan, dengan fokus pada kustodi dan penyelesaian, bukan simpanan atau pinjaman. Perkembangan ini telah memperburuk perdebatan mengenai sejauh mana hukum perbankan yang ada dapat diperluas untuk mengakomodasi aset digital.

Surat terbaru Senator Warren juga mempertanyakan apakah regulator mematuhi semua ketentuan hukum yang relevan selama proses persetujuan dan meminta klarifikasi mengenai kepatuhan perusahaan kripto dalam memperoleh izin perbankan. OCC telah menghabiskan tahun lalu untuk membuka jalur kepercayaan federal bagi perusahaan kripto, berargumen bahwa kustodi, penyelesaian, dan transaksi aset kripto “tanpa risiko” termasuk dalam bisnis perbankan jika diawasi dengan benar.

Risiko dan Kekhawatiran Regulasi

Pada bulan Desember 2025, OCC mengonfirmasi bahwa bank nasional dapat bertindak sebagai prinsipal tanpa risiko dalam perdagangan aset kripto, selama posisi dicocokkan dan tidak disimpan dalam inventaris. Hal ini secara efektif memberikan restu pada perantara mirip broker dalam aset digital di bawah hukum yang ada. Para pendukung industri menggambarkan jalur izin kepercayaan sebagai cara untuk membawa kustodi dan penyelesaian aset digital berskala besar di bawah pengawasan federal yang seragam.

Namun, Warren telah berulang kali memperingatkan bahwa memberikan izin kepercayaan nasional kepada pemain kripto tanpa dasar hukum yang ketat dapat memperkuat arbitrase regulasi dan favoritisme politik dalam sistem perbankan. Pertikaian sebelumnya mengenai tawaran izin yang terkenal telah menyoroti kekhawatiran tentang independensi OCC dan risiko bahwa perusahaan kripto dapat memperoleh hak perbankan tanpa perlindungan yang setara.

Gould sebelumnya bersikeras bahwa tinjauan izin kripto adalah “apolitik dan nonpartisan“, tetapi surat baru Warren menuntut dokumentasi rinci tentang analisis hukum yang mendasari setiap persetujuan dan akuntabilitas mengenai bagaimana OCC menyimpulkan bahwa perusahaan aset digital ini memenuhi syarat sebagai bank kepercayaan nasional di bawah National Bank Act.

Konfrontasi ini kini menyiapkan ujian yang lebih luas tentang sejauh mana hukum perbankan AS dapat didorong untuk mengakomodasi infrastruktur kripto sebelum Kongres terpaksa memperjelas atau membatasi wewenang OCC.