Pembayaran Stablecoin Pemerintah Dikhawatirkan Picu ‘Ekonomi Penghindaran Pajak’, Peringatan Anggota Dewan

4 jam yang lalu
2 menit baca
4 tampilan

Kritik Terhadap Rencana Pembayaran Stablecoin Pemerintah

Kritikus cryptocurrency yang sudah lama ada, Anggota Dewan AS Brad Sherman (D-CA-32), mengkritik rencana pembayaran stablecoin pemerintah dalam sidang Dewan mengenai pengawasan regulator perbankan pada hari Kamis. Ia berargumen bahwa pembayaran tersebut dapat memfasilitasi penghindaran pajak.

Usulan Pembayaran Real-Time

Dalam sidang yang membahas Pengawasan Regulator Prudensial, Ketua National Credit Union Administration, Kyle Hauptman, mengusulkan agar pemerintah federal mendistribusikan uang dalam bentuk stablecoin. Ia mencatat bahwa stablecoin dapat diselesaikan secara real-time, berbeda dengan metode tradisional yang terikat pada hari kerja. Hauptman menyatakan:

“Pengembalian pajak mungkin akhirnya tiba pada hari Minggu atau hari libur,” dan bahwa pembayaran stimulus darurat dapat disampaikan dengan cara yang lebih tepat waktu dan aman.

Tanggapan Brad Sherman

Sherman menanggapi,

“Saya tidak bisa memikirkan ide yang lebih buruk,” dan berargumen bahwa pembayaran pemerintah dalam stablecoin “akan mengesahkan alternatif untuk dolar AS, alternatif yang dirancang untuk memfasilitasi ekonomi penghindaran pajak.”

Stabilitas Dolar dan Tantangan Regulasi

Hauptman membingkai token yang dipatok pada dolar sebagai alat untuk mempertahankan nilai dolar dari pesaing di Beijing, Teheran, dan Moskow, serta untuk menjaga status global dolar melalui peningkatan permintaan terhadap Treasury. Masalah terkait hasil stablecoin juga muncul, dengan Sherman memperingatkan bahwa “pengacara paling pintar, atau setidaknya yang dibayar terbaik di negara ini” sudah mencari celah untuk menghindari pembayaran bunga pada stablecoin, dan mendesak pengawas untuk “menyusun regulasi yang dapat bertahan dari itu.”

Ketegangan dalam Sidang

Sidang juga menyaksikan Pengawas Mata Uang Jonathan Gould membela penanganan agensinya terhadap aplikasi piagam bank nasional World Liberty Financial yang terkait dengan Trump. Sidang Komite Layanan Keuangan Dewan menjadi tegang ketika Anggota Dewan Gregory Meeks (D-NY-5) secara langsung menantang independensi Gould, menanyakan apakah ia “bekerja untuk rakyat Amerika atau untuk keluarga Trump.” Gould membalas dengan menyebut komentar Meeks “disayangkan dan tanpa preseden,” dan menambahkan bahwa, “Upaya Anda untuk terus menekan saya adalah satu-satunya tekanan politik yang saya rasakan dari siapa pun selain rekan-rekan Senat Anda.”

Perkembangan Regulasi Stablecoin

Di luar masalah World Liberty, regulator federal menguraikan kemajuan dalam pengawasan stablecoin di bawah Undang-Undang GENIUS yang disahkan musim panas lalu. Ketua FDIC, Travis Hill, menyatakan bahwa agensinya dan lembaga lainnya akan segera mengusulkan persyaratan identifikasi pelanggan untuk penerbit stablecoin. Perkembangan regulasi ini muncul saat perusahaan cryptocurrency mendapatkan akses lebih lanjut ke infrastruktur perbankan tradisional.

Peluncuran Stablecoin dan Isu Politik

Falcon Finance meluncurkan stablecoin fUSD-nya pada hari Rabu dengan Anchorage Digital—bank cryptocurrency pertama yang memiliki piagam federal—sebagai token pembayaran yang sesuai dengan GENIUS. Federal Reserve juga telah memberikan bursa cryptocurrency Kraken akun master—meskipun dengan beberapa batasan, mirip dengan akun master “kurus” yang diusulkan oleh dewan gubernur Fed tahun lalu. World Liberty Financial mengklaim bulan lalu bahwa perusahaan tersebut “dalam tahap akhir” menerima persetujuan bersyarat, sambil menegaskan bahwa putra-putra Trump belum meninggalkan proyek tersebut meskipun ada tantangan regulasi.

Persetujuan piagam perbankan untuk perusahaan cryptocurrency telah menjadi isu politik yang panas, dengan Senator Elizabeth Warren (D-MA) menyebut persetujuan untuk perusahaan seperti Coinbase dan Ripple ilegal. Sementara itu, Gedung Putih Trump telah memerintahkan Fed untuk meninjau akses akun master perusahaan cryptocurrency, dan mengarahkan regulator federal untuk menghapus “regulasi dan praktik pengawasan yang terlalu membebani dan terfragmentasi.”